Jumat, 20 April 2012

LANDASAN/DASAR HUKUM PELAKSANAAN PILKADA


Dasar/landasan hukum dari pelaksanaan PILKADA adalah:
1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;3. PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;4. Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;5. Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Prov atau DPRD Kab/Kota Induk dan DPRD Prov atau DPRD Kab/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009;6. Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;7. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantauan dan tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;8. Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;9. Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;10. Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;11. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;12. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;13. Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;14. Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Prov, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.